JAKARTA – Partai Demokrat gerah melihat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi bulan-bulanan para lawan politiknya. Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Syarief Hasan, misalnya, menyerang balik tekanan politik yang dialamatkan kepada kadernya yang tengah memangku jabatan presiden ke-6 RI itu.
Menurut Syarief, apa dasarnya menyebut pemerintahan SBY gagal? “Kalau menilai, jangan asal ngomong. Pakailah data-data, jangan hanya dengan asumsi yang nggak jelas,” katanya di Jakarta kemarin (23/12).
Partai Demokrat yang didirikan SBY pantas kesal. Hal itu disebabkan sejumlah elite parpol dengan enteng memberi “cap gagal” terhadap pemerintahan SBY. Misalnya, PAN (Partai Amanat Nasional). Partai tersebut terang-terang menuding pemerintah telah gagal menurunkan angka penduduk miskin.
Bila data resmi BPS (Badan Pusat Statistik) menyebut jumlah penduduk miskin 2007 turun menjadi 37,17 juta jiwa (16,58 persen) dibandingkan dengan 2006 yang mencapai 39,3 juta jiwa (17,75 persen), PAN punya versi sendiri. Dengan mengasumsikan garis kemiskinan naik menjadi 9-10 persen, upah buruh riil menurun 2 persen, dan nilai tukar petani naik 9 persen, PAN menyimpulkan angka penduduk miskin justru berpotensi meningkat menjadi 40-41 juta jiwa.
Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto juga punya pandangan yang tak sejalan dengan pemerintah. Dia lebih percaya kepada data Bank Dunia yang menyebut jumlah penduduk miskin Indonesia masih mencapai 49,5 persen. “Ketika bicara data-data, kita harus konsisten. Bila semua presiden sebelum SBY memakai data-data BPS, kenapa sekarang ujug-ujug pakai data Bank Dunia?” kata Syarief yang juga menjabat ketua Fraksi Partai Demokrat itu.
Apalagi, lanjut dia, parameter kemiskinan yang digunakan BPS dan Bank Dunia pasti memiliki perbedaan yang cukup mendasar. “Akibatnya, terjadi inkonsistensi penilaian,” tegasnya.
Syarief mengatakan, pemerintahan SBY pada 2007 justru sukses menciptakan rekor baru dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Menurut dia, pascareformasi 1998, belum pernah ada satu presiden pun yang mampu menurunkan angka kemiskinan 2,1 juta dalam setahun. “Paling-paling 1 juta lebih sedikit. Jadi, Pak SBY ini rekor,” tandasnya.
Dia mengakui pada periode 2005-2006, terjadi sedikit kenaikan angka kemiskinan. Tapi, lanjut Syarief, kenaikan tersebut dipengaruhi perekonomian global akibat naiknya harga minyak dan inflasi. “Jangan lupa juga, tingginya angka kemiskinan itu akumulasi alias warisan dari periode sebelum SBY,” katanya.
Namun, Syarief meyakini kondisi nasional terus membaik. Dia mencontohkan naiknya angka investasi dan cadangan devisa. Bahkan, nilai APBN 2007 juga naik sampai tiga kali lipat sejak 2004. “Artinya, ekonomi nasional cukup bagus. Mengapa malah dibilang gagal?” tuturnya.
Selain ekonomi dan kemiskinan, SBY dianggap gagal menjamin kebebasan beragama. Kritik pedas itu muncul dari Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Menurut Gus Dur, meningkatnya eskalasi kekerasan terhadap agama dan kepercayaan yang marak akhir-akhir ini merupakan indikasi ketidakmampuan pemerintah melindungi warga.
Menanggapi itu, Syarief kembali membantah. “Pemerintah sebenarnya sudah tegas,” katanya. Menurut dia, presiden berulang-ulang menegaskan perlunya penegakan hukum, bukan aksi anarkis atau main hakim sendiri. “Visi ini seharusnya ditindaklanjuti aparat di lapangan. Masak sedikit-sedikit presiden harus turun sendiri,” ungkapnya.
